Sunday, September 23, 2018

Walkout di Deklarasi, SBY Tidak Tandatangani Komitmen Kampanye Damai

Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) walk out meninggalkan acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019. Dampaknya, SBY tak ikut meneken komitmen kampanye damai.

"Belum kami masuk di situ, acara udah selesai, sehingga deklarasi pun kami tak bisa naik. Kami tak bisa tanda tangan," kata Sekretaris Jenderal PD Hinca Panjaitan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018).


SBY protes karena ada atribut partai dan ormas pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di acara deklarasi kampanye damai. Dia meninggalkan acara.

PD pun melayangkan protes keras ke KPU. Protes dikirim secara tertulis.

"Nah sehingga apa yang terjadi saya telah menulis protes keras kepada ketua KPU saudara Arief Budiman," ujar Hinca.

Hinca merasa KPU tak tegas, sehingga PD melayangkan protes keras. Meski demikian, Hinca menegaskan PD berkomitmen menjaga pemilu tetap damai.

"Cita-cita kita untuk membuat pemilu damai Demokrat tetap ada di posisi itu," ujarnya.

Detik

Ngambek di Deklarasi Kampanye Damai, SBY Kecewa hingga Lakukan Walk Out setelah 5 Menit Turun

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat walk out (WO) saat mengikuti Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Monas. SBY kecewa karena banyak aturan kampanye yang tidak disepakati.

"Baru kira-kira lima menit tadi ikut karnval itu, beliau turun dan walkout meninggalkan barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati awalnya," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018).


Hinca mengatakan banyak atribut partai di acara kampanye itu. Bendera partai itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bendera partai yang ada adalah bendera partai pro-Jokowi. Ada juga bendera ormas pro-Jokowi.

Oleh karena walk out, Demokrat tidak ikut menandatangani kesepakatan deklarasi damai.

"Belum kami masuk di situ, acara udah selesai, sehingga deklarasi pun kami tak bisa naik. Kami tak bisa tanda tangan. Nah sehingga apa yang terjadi saya telah menulis protes keras kepada ketua KPU saudara Arief Budiman," ujarnya.

Hinca mengatakan pihaknya juga akan melaporkan kejadian itu ke Bawaslu. Namun dia memastikan Demokratbtetap akan sepakat untuk melakukan kampanye damai.

"Kami merasa KPU tidak tegas kali ini dan kami protes keras. Namun demikian semangat dan cita-cita kita untuk membuat pemilu damai demokrat tetap ada di posisi itu," jelasnya.

Detik

Di Depan Jokowi, Prabowo Subianto Ikrar Kampanye tanpa Berita Hoaks dan SARA

Pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berikrar menjalankan kampanye damai Pemilu serentak 2019. Ikrar tersebut ditandai dengan pembacaan deklarasi kampanye damai yang dipandu oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu di Monas, Minggu (23/9).

Usai membacakan deklarasi, para pasangan calon kemudian melepas burung merpati sebagai simbol perdamaian.


Masing-masing pasangan calon kemudian menandatangi prasasti sebagai bentuk pakta ikrar yang telah mereka bacakan.

Berikut adalah deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 yang dibacakan oleh para peserta Pilpres 2019 di Monas.

Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Tahun 2019.

Kami peserta Pemilu Tahun 2019 berjanji:

Satu: mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Dua: Melaksanakan kampanye pemilu yg aman tertub damai berintegritas tanpa hoaks, politisasi SARA, dan politik uang

Tiga: Melaksanakan kampanye berdasarkan peratuan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 23 september 2018.

Keempat pasangan calon presiden dan wakil presiden lantas memegang merpati putih usai deklarasi tersebut dibacakan, sementara para petinggi Partai di belakangnya memegang merpati berwarna abu-abu.

Merpati-merpati itu kemudian diterbangkan sebagai simbol deklarasi kampanye damai.

Tanpa Hoaks dan SARA

Ketua KPU Arif Budiman meminta para peserta pemilu 2019 melakukan kampanye damai dan tidak memainkan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta berita hoaks.

"KPU berharap peserta pemilu dapat memanfaatkan masa kampanye melalui kampanye damai, tertib, tidak melakukan politisasi SARA, tidak menyebar berita hoaks, tidak melakukan politik uang dan tidak saling menghujat," kata Arif.

"Manfaatkan masa kampanye sebaiknya dengan menawarkan visi, miisi, dan program kampanye," ujarnya.

Arif mengatakan deklarasi kampanye damai bertujuan agar bisa mengedukasi, memperkenalkan sekaligus sosialisasi peserta pemilu 2019.

"Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah kampanye damai anti hoaks untuk menjadikan pemilih berdaulat agar negara kuat," katanya.

Nantinya, kata dia, kampanye diharapkan dapat memberikan pendidikan politik kepada pemilih dan dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih.

Arief juga melaporkan KPU telah menetapkan 16 bisa partai politik peserta pemilu, 4 parpol lokal dan juga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu KPU telah menetapkan sebanyak 807 calon anggota DPD peserta pemilu, dan menetapkan daftar calon tetap anggota DPR/DPRD Kabupaten/kota.

"Sesuai dengan tahapan pemilu 2019, masa kampanye dimulai hari ini tanggal 23 September sampai 13 April. Selama masa kampanye peserta pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye sesuai ketentuan dan perundangan berlaku," ujarnya.

CNN

Ini Dia Momen Prabowo-Sandi Salaman dengan Jokowi-Ma'ruf

Dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tiba di Monas. Mereka siap melaksanakan deklarasi kampanye damai.

Pantauan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018), Joko Widodo-Ma'ruf Amin tiba berbarengan. Jokowi memakai pakaian adat, Ma'ruf masih dengan setelan khasnya: jas dipadu sarung.


Sementara itu, Prabowo-Sandi kompak memakai pakaian adat berwarna senada, yaitu krem. Prabowo memakai blangkon sementara Sandi mengenakan kopiah. Warna penutup kepala keduanya sama-sama hitam.

Jokowi dan Prabowo bersalaman saat bertemu. Keduanya juga mengobrol hangat di kursi yang disediakan panitia.

Tampak hadir Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketuk PPP Romahurmuziy. Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan juga hadir. Kapolri Jenderal Tito Karnavian tampak di lokasi.

Detik

Unggah Berita Politis Tahun 2014, Akun Dinas Sosial DKI Berdalih Diretas Oknum Tak Bertanggungjawab

Akun Twitter resmi Dinas Sosial DKI Jakarta @DinsosDKI1 diretas. Peretas memosting berita Pilpres 2014 lampau Prabowo-Hatta nomor urut 1.

"Dinas Sosial DKI Jakarta mengklarifikasi terkait tautan berita yang dibagikan di akun twitter resminya. Munculnya tautan berita itu karena akun twitter resmi @DinsosDKI1 telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," jelas Kepala Seksi Data Informasi Dinas Sosial DKI Jakarta, Miftahul Huda dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/9/2018).


Miftahul mengatakan tautan tersebut sudah dihapus. Dia pun meminta maaf kepada pihak yang telah dirugikan atas postingan tersebut.

"Iya kami Aparatur Sipil Negara berkomitmen untuk netral. Tidak condong ke salah satu pasangan calon presiden atau kepala daerah," ujar Miftahul.

Miftahul menegaskan Dinsos DKI tidak pernah memuat atau membagikan informasi beresifat politis di seluruh media komunikasi miliknya. Dinsos DKI hanya membagikan informasi terkait orang hilang.

"Situs resmi kami juga pernah kena retas. Peretas menyinggung program rumah murah dengan DP 0 rupiah milik calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, pada waktu itu," ungkap Miftahul.

Sebelumnya, akun Resmi Twitter Dinas Sosial DKI membagikan tautan berita tentang pengundian nomor urut pasangan calon di Pemilihan Presiden. Namun tautan itu bukan terkait berita Pilpres tahun 2019, melainkan berita tentang Pilpres tahun 2014.

Akun Twitter @DinsosDKI1 membagikan tautan yang berasal dari salah satu portal berita pada 1 Juni 2014, alias lima tahun silam. Tautan berita itu dibagikan pada Sabtu (22/9/2018) sekitar pukul 21.20 WIB.

"Prabowo-Nomor Urut 1, Anis Matta: Allah Itu Ganjil dan Mencintai yang Ganjil," demikian judul berita yang dibagikan akun @DinsosDKI1.

Detik

Soal Uang 'Blokiran' Papua Rp23,9 Triliun, Ratna Sarumpaet Diduga telah Ditipu

Politikus PDIP menduga Ratna Sarumpaet kena penipuan modus lama. Ratna disinyalir tak sadar bahwa isu duit raja Nusantara Rp 23,9 triliun yang dia urusi itu hanyalah omong kosong belaka.

"Modus penipuan begini kan sudah uzur sejak lama," kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, kepada detikcom, Sabtu (22/9/2018).


Ratna Sarumpaet meyakini bahwa duit itu benar-benar berasal dari para raja Nusantara yang menyimpan kekayaannya di Bank UBS Swiss. Duit itu kemudian ditransfer ke tiga bank dalam negeri, salah satunya ke rekening bank milik pria bernama Ruben PS Marey di Papua. Namun duit itu raib karena diblokir pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal Bank Dunia (World Bank) mengetahui transaksi dari Swiss ke Indonesia. Begitulah cerita yang diyakini Ratna.

Mendengar cerita soal janji duit dari raja-raja Nusantara untuk masyarakat semacam yang diceritakan Ratna, Eva jadi teringat modus penipuan lama. Cerita itu mirip-mirip dengan penipuan tentang harta raja-raja, pemimpin zaman dulu, hingga presiden masa silam. Harta pemimpin terdahulu itu dipercaya disimpan di bank Swiss dan bisa dicairkan. Itu adalah teknik penipuan kuno.

"Mulai dari duit Wali Amanat Bung Karno, lalu modus Nigerian Scam," tutur Eva soal variasi penipuan yang sering dia dengar.

Isu yang digelindingkan Ratna itu ternyata sudah menjadi pembicaraan di internal kelompok fraksi PDIP. Eva sendiri mengaku pernah didatangi beberapa pihak yang menjadi korban penipuan semacam itu.

"Kasihan banget orang-orang yang tertipu ini," kata Eva yang mengaku sudah tiga kali menerima pengaduan korban penipuan serupa.

Sebagai anggota komisi bidang keuangan dan perbankan, Eva menilai isu ini tak layak untuk diangkat menjadi isu politik kenegaraan. Komisi XI DPR mengurusi APBN, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini juga terlalu banyak pekerjaan.

"Nekat juga kalau kemudian dinaikkan menjadi isu politik di tahun politik. Bawa-bawa Bank Indonesia dan World Bank segala. Menkeu mah sibuk akrobat nyari dana untuk menutup BPJS, dari dana kasat mata, sumber yang terkontrol. Ngapain mengurus dana sulapan yang sumbernya konon katanya," kata Eva.

Ratna mengklaim punya bukti transfer Rp 23,9 triliun yang dia bicarakan itu. Kata dia, buktinya sudah diserahkan ke Komisi XI DPR. Kini Ratna menunggu jadwal audiensi di rapat Komisi XI. Eva menduga, barangkali dokumen memang diserahkan ke Komisi XI DPR, barangkali pula tidak.

"Tetapi karena sangat muskil, jadinya oleh pimpinan nggak pernah dimasukkan ke agenda rapat komisi. Jaga marwah Komisi XI dong," kata Eva.

Dia memberi nasihat ke Ratna supaya terbebas dari penipuan. Pertama, perhatikan prinsip legal. Kedua, kedepankan logika. Prinsip legal dan logika ini bida dipakai untuk menyaring, mana yang penipuan dan mana yang bukan. Kalau tidak logis, "Tinggal saja itu barang."

"Terlalu semangat jadi oposisi, padahal barang nggak jelas," ucap Eva.

Sebelumnya, Ratna sendiri sudah mengungkapkan keyakinannya soal dana swadaya dari raja-raja untuk Papua itu. Dia yakin perkara duit Rp 23,9 triliun itu bukan tipu-tipu. Dia justru menantang pihak pemerintah untuk menggugat dirinya bila ini adalah penipuan belaka.

"Gini aja. Ini jumlah duit besar, lembaga-lembaganya resmi. Kalau ini memang penipuan, tinggal saya saja yang digugat pencemaran nama baik. Halah, susah amat sih. Ya kan?" kata Ratna kepada detikcom, Jumat (21/9) kemarin.

Detik
Saturday, September 22, 2018

Balas Prabowo Subianto, Susi Pudjiastuti Keluarkan Jurus 'Skak Mat' Maut Andalannya

Capres Prabowo Subianto berkelakar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bakal di-reshuffle Presiden Joko Widodo karena pernah menyampaikan data kerugian negara sebesar Rp 2.000 triliun di sektor perikanan. Susi menilai kelakar Prabowo itu tak tepat.

"Kerugian itu kan sebelum Pak Jokowi. Justru setelah Pak Jokowi tidak," kata Susi saat dihubungi detikcom, Sabtu (22/9/2018).


Susi menilai Prabowo tak tepat berkelakar seperti itu. Menurut Susi, justru di era Jokowi dan di bawah kepemimpinannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sektor perikanan terus tumbuh.

Susi sebelumnya mengatakan ekspor hasil perikanan mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada 2014 volume ekspor perikanan sebesar 1.273 ton dengan nilai US$ 4.641. Di 2015 volume ekspor perikanan 1.076 ton senilai US$ 3.943 juta.

Pada 2016 volume ekspor perikanan 1.075 ton dengan nilai US$ US$ 4.172 juta. Di 2017 volume ekspor perikanan 1.078 ton senilai US$ 4.524 juta. Sedangkan di semester I-2018 volume ekspor perikanan 510 ton senilai US$ 2.272 juta.

"Produksi perikanan kita di 2017 trennya terus meningkat. Padahal di 2018 baru dapat penghitungan satu semester volumenya semester I itu kita sudah di US$ 2.272 juta dibandingkan semester 1 tahun sebelumnya terjadi kenaikan 12,88%," kata Susi di kantor KKP, Jumat (21/9/) lalu.

Kelakar itu disampaikan Prabowo ketika berbicara soal bukunya yang berjudul 'Paradoks Indonesia' di hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9). Sebelum menyinggung nama Susi, ia berkisah ketika dirinya ditertawakan saat memberi tahu kebocoran uang negara sebesar Rp 1000 triliun.

"Ibu Susi mungkin kena reshuffle beliau ini ha..., ha..., ha. Jawabannya kurang enak. Jadi beliau mengatakan jumlah kerugian negara Rp 2.000 triliun sampai Rp 3.000 triliun di sektor ikan saja. Saya masih konservatif, saya katakan Rp 1.000 triliun karena saya diajarkan senior-senior kan harus selalu hati-hati dengan angka," kata Prabowo.

Detik