Monday, October 22, 2018

Tanya Langsung ke Pengurus di Lokasi Pembakaran, Ini Sikap GP Ansor soal Kasus Bendera HTI Dibakar

GP Ansor menelusuri soal video viral bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dibakar Banser. GP Ansor selaku induk Banser mengatakan bendera yang dibakar itu dilihat sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang sudah dibubarkan pemerintah.

"Saya sudah cek teman-teman di Garut, tempat di mana pembakaran itu terjadi. Sudah saya tanyakan juga ke pengurus di sana, teman-teman yang membakar itu melihat bendera tersebut sebagai bendera HTI," ujar Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas saat dimintai konfirmasi, Senin (22/10/2018).


Sebagai diketahui, bendera HTI memang bertuliskan kalimat tauhid. Bendera HTI memiliki latar warna hitam dengan tulisan putih. Bendera ini biasa dikenal dengan nama 'Ar-Rayah', yang diidentikkan dengan panji perang pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Sebagai organisasi, HTI sendiri sudah dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap mempunyai paham anti-Pancasila. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menguatkan SK Kemenkum HAM yang membubarkan HTI.

Terkait peristiwa ini, Yaqut mengatakan pembakaran dilakukan juga untuk menghormati dan menjaga kalimat tauhid. Hal itu dilakukan agar tulisan tersebut tak terinjak-injak dan terbuang di tempat yang tak semestinya.

"Membakar bendera yang ada tulisan kalimat tauhid tersebut, hemat saya, teman-teman ingin memperlakukan sebagaimana jika mereka menemukan potongan sobekan mushaf Alquran. Mereka akan bakar sobekan itu demi untuk menghormati dan menjaga agar tidak terinjak-injak atau terbuang di tempat yang tidak semestinya," ujar Yaqut.


FPI: Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid Biadab, Mirip Gaya PKI

Front Pembela Islam (FPI) mengutuk pembakaran bendera bersimbol kalimat tauhid di Garut, Jawa Barat, yang viral. FPI menilai pembakaran itu tindakan biadab.

"Ini tindakan biadab, tidak beradab mirip gaya PKI, kami sangat mengecam dan mengutuk dengan tindakan mereka, apa mereka tidak tahu di situ ada kalimat tauhid? Setan apa yang masuk ke mereka," kata juru bicara FPI Slamet Ma'arif kepada wartawan, Senin (22/10/2018).


Menurut Slamet, PBNU harus mengambil tindakan atas perbuatan Banser itu. Dia juga menuntut PBNU meminta maaf kepada seluruh umat Islam atas tindakan Banser tersebut.

"Ini mengarah kepada penodaan agama, polisi wajib usut dan tangkap pelakunya," ujarnya.

GP Ansor sebelumnya menyebut yang dibakar itu adalah bendera HTI, organisasi yang sudah dibubarkan pemerintah. Slamet menegaskan bendera HTI berbeda dengan bendera tauhid.

"Kalau bendera HTI itu ada tulisan HTI-nya. Itu bendera tauhid kebanggaan Rasulullah," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, di media sosial beredar video dengan keterangan oknum anggota Banser membakar bendera berkalimat tauhid. GP Ansor, induk dari Banser, menyatakan pembakaran itu sebenarnya dilakukan pada bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sekaligus untuk menjaga kalimat tauhid.

Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas langsung menelusuri video tersebut. Pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu mengatakan anggotanya melihat bendera tersebut sebagai simbol bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang sudah dibubarkan pemerintah.

"Saya sudah cek teman-teman di Garut, tempat di mana pembakaran itu terjadi. Sudah saya tanyakan juga ke pengurus di sana, teman-teman yang membakar itu melihat bendera tersebut sebagai bendera HTI," ujar Yaqut saat dimintai konfirmasi, Senin (22/10).

Detik

Serang Jokowi Lagi, Fadli Zon 'Dijambak' Habis-habisan sama Tsamara Amany

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding pemerintahan era Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla amburadul dalam empat tahun. Ketua DPP PSI Tsamara Amany sedih. Mengapa?

Tsamara awalnya menyebut yang gagal adalah oposisi. Dia menilai oposisi tak pandai memainkan peran sebagai pengkritik kebijakan berbasis data terhadap pemerintah.


"Bagi saya, yang gagal itu oposisi. Selama mereka berada di dalam DPR, mereka seperti hobi menjelek-jelekkan pemerintah tanpa basis data yang jelas. Selain itu, oposisi juga gagal menawarkan ide kebijakan alternatif. Oposisi yang tak substantif membuat wacana publik kita miskin," kata Tsamara saat dimintai konfirmasi, Senin (22/10/2018).

Tsamara menyebut Jokowi bekerja dengan membangun manusia. Dia mengatakan, sejak Jokowi memimpin, indeks pembangunan manusia terus meningkat hingga hari ini berada di angka 70,81.

"Kalau harga bahan pokok lagi yang diributkan, data terbaru yang dirilis per September menunjukkan inflasi justru menurun ke angka 2,9%. Belum lagi kita lihat angka kemiskinan dan angka pengangguran yang terus menurun," ucap Tsamara.

Di era Jokowi, Tsamara melanjutkan, masyarakat bisa melihat bagaimana nasionalisme terejawantahkan dalam pembangunan infrastruktur yang merata dari Sabang sampai Merauke. Tsamara meminta oposisi tidak menganggap remeh infrastruktur.

"Saudara-saudara kita di Papua merasakan kehadiran negara melalui infrastruktur. Saudara-saudara kita di perbatasan merasakan kehadiran negara melalui perbaikan pembangunan pos-pos di perbatasan," sebut dia.

Karena menganggap oposisi gagal dan tidak bisa memberi kritik yang membangun, Tsamara sedih. Dia juga menyesalkan politik yang terus diselimuti kebencian.

"Bagaimana bisa ada stimulus ekonomi kalau infrastruktur sebagai fondasi saja tak dibangun? Jadi saya sebenarnya sedih bahwa Pak Fadli dan kawan-kawan di Koalisi Adil dan Makmur ini miskin apresiasi dan tak mampu melihat secara objektif. Bertarung boleh, tapi jangan sampai hati kita dipenuhi kebencian," jelasnya.

Fadli Zon menyebut masih banyak kekurangan pada empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla (JK). Dia juga menyebut pemerintahan saat ini amburadul.

"Kekurangan banyak saya kira ya, kalau kekurangan sih banyak banget, di mana-mana terjadi kekurangan, harga-harga naik, daya beli lemah, kemudian masyarakat setiap kali saya tanya di mana-mana hidup ini makin susah atau makin mudah, pada umumnya mengatakan hidup ini makin susah," ujar Fadli.

Detik

FPI Kecam Banser Garut yang Bakar Bendera HTI

Juru bicara DPP Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif mengecam keras tindakan belasan anggota Bantuan Ansor Serbaguna (Banser), Nahdlatul Ulama (NU) yang membakar bendera hitam bertuliskan aksara arab mirip seperti milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Slamet menyebut tindakan tersebut sungguh tidak beradab.

Sebelumnya, beredar video berisi belasan anggota Banser Garut membakar bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid yang mirip dengan HTI pada perayaan Hari Santri, Minggu (21/10).


"Kami sangat mengecam dengan tindakan mereka, apa mereka tidak tahu di situ ada kalimat tauhid? Setan apa yang masuk ke mereka?" kata Slamet saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (22/10).

Slamet menganggap tindakan Banser yang membakar bendera HTI serupa dengan gaya kader Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa silam. Dia menyayangkan hal itu kembali terlihat di masa kini.

"Ini tindakan yang tidak beradab mirip Gaya PKI," kata Slamet.

Slamet menilai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mesti turun tangan. Dia meminta PBNU harus mengambil tindakan dengan meminta maaf kepada seluruh umat Islam atas tindakan Banser tersebut. Menurut Slamet, ada unsur tindakan penodaan agama karena bendera yang dibakar memuat kalimat tauhid.

"Ini mengarah kepada penodaan agama polisi wajib usut dan tangkap pelakunya," ucap Slamet.

Sebelumnya, beredar video berisi belasan anggota Banser membakar bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid mirip yang dimiliki HTI. Tindakan itu dilakukan oleh mereka seraya menyanyikan Mars NU.

Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas membenarkan hal tersebut. Kejadian terjadi saat perayaan Hari Santri di Garut pada Minggu (22/10).

"Betul. Itu di Garut. Menurut laporannya, kejadian di hari peringatan hari santri kemarin di Garut," tutur Yaqut saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (22/10).

Yaqut mengklaim pembakaran bendera yang mirip dengan milik HTI merupakan upaya untuk menjaga kalimat tauhid. Menurutnya, anggota Banser tidak akan membakar jika bukan kalimat tauhid yang tertera pada bendera.

"Membakar bendera yang ada tulisan kalimat tauhid tersebut, hemat saya, teman-teman ingin memperlakukan sebagaimana jika mereka menemukan potongan sobekan mushaf Alquran," kata Yaqut.

"Jika bukan bendera yang ada tulisan tauhidnya, bisa jadi, sama mereka tidak dibakar, tetapi langsung buang saja ke comberan," lanjutnya.

CNN

Fadli Zon Tuding Jokowi Lakukan Kebohongan, Budiman Sudjatmiko Beri Balasan Monohok

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko membalas sindiran Waketum Gerindra Fadli Zon ke Jokowi soal politik kebohongan. Budiman meminta Fadli Zon membedakan kebohongan dan target yang belum tercapai.

"Bedakan antara kebohongan dan belum mencapai target," kata Budiman kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).


Budiman mencontohkan program Presiden Jokowi yang berjalan untuk menjawab pernyataan Fadli yang juga Wakil Ketua DPR. Dia mencontohkan program dana desa.

"Contoh, kita janji pada 2014 Rp 1,4 miliar untuk desa per tahun. Kita belum capai itu tapi ada peningkatan dana desa setiap tahun," ujar Budiman.

Karena itu, Budiman menyebut bila ada yang menuduh Jokowi berbohong soal dana desa, maka warga desa yang akan berbalik marah. Budiman mengingatkan oposisi tidak menebar kebohongan kepada masyarakat.

"Silakan saja ngomong ke masyarakat desa. Risikonya caleg-calegnya nggak akan kepilih, mau gitu?Senang saya mengurangi saingan di dapil," kata Budiman.

Presiden Jokowi sebelumnya mengajak elite politik tidak larut dalam politik kebohongan dan digantikan dengan politik pembangunan. Pernyataan tersebut dinilai Fadli menyindir diri Jokowi sendiri.

"Saya kira dia sedang menyindir dirinya sendiri ya. Mungkin dalam rangka refleksi kali, yang jelas kalau menurut saya yang banyak melakukan politik kebohongan siapa? Kebohongan itu adalah orang yang membuat janji-janji kemudian janji itu tidak ditepati itu namanya politik kebohongan," ujar Fadli di gedung DPR.

Detik

Ini Alasan Fadli Zon Gemas dengan Jokowi soal Dana Kelurahan yang Keluar Jelang Pilpres 2019

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mempertanyakan kenapa kebijakan Presiden Jokowi yang akan memberikan dana kelurahan tidak dilakukan dari dahulu saja.

Dia mengatakan, pihaknya sudah setuju dari dahulu bahwa selain desa, kelurahan juga harus diberikan perhatian. “Pertanyaannya adalah kenapa sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Kalau kami setuju dari dulu,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).


Fadli mengatakan, memang seharusnya desa dan kelurahan itu treatment-nya sama. Menurut dia, seharusnya pemberian dana kelurahan itu juga dilakukan bersamaan dengan dana desa yang sudah lama digulirkan pemerintah. “Kenapa baru sekarang? Kami kalau dari dulu lebih setuju lagi. Harusnya dana kelurahan itu sudah dilakukan dari sejak UU (Desa) itu,” katanya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menilai memang sekarang ini terjadi kesenjangan. Sebab, ada dana desa, tapi yang berstatus kelurahan tidak mendapat porsi yang proporsional.

Menurut Fadli, kalau sekarang orang mudah saja menilai bahwa hal itu merupakan sebuah bentuk pencitraan. Sebab, saat ini memang memasuki tahun politik atau menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

“Jangan sampai ini karena hanya untuk kepentingan politik sesaat. Tetapi pada prinsipnya kami menyetujui dana kelurahan itu dari dulu seharusnya disamakan dengan dana desa,” ungkap Fadli.

Menurut dia, dari dahulu sudah banyak kelurahan yang komplain. Hal itu terlihat ketika Fadli menyerap aspirasi saat masa reses sebagai legislator. “Waktu kami menyerap aspirasi ketika reses, statusnya kelurahan tidak mendapat bantuan. Padahal ini kadang-kadang hanya perbedaan status saja, tempatnya, lokasinya di desa juga, tapi tidak mendapat bantuan secara proporsional tadi,” katanya.

Jpnn

Zumi Zola Mendadak Sesak Nafas, Persidangan Kasus Dugaan Suap Ditunda Satu Minggu

Majelis hakim menunda sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa Zumi Zola. Sidang perkara suap dan grarifikasi Zumi Zola ditunda hingga Senin (29/10) pekan depan.

"Sidang ditunda Senin depan," ujar ketua hakim Yanto saat sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).


Usai persidangan, pengacara Zumi Zola, M Farizi menjelaskan kliennya sedang mengalami sakit sesak napas. Sebelum sidang Zumi Zola sudah diperiksa dokter.

"Pada hari ini, sebetulnya tadi dia (Zumi Zola) pucat dan sesak napas, sudah dilaporkan JPU kepada hakim. Sebetulnya Pak Zola ngotot mau ambil sidang, namun hakim bilang tidak bisa, kami tidak mau ambil keterangan kalau seperti ini (sakit)," ujar Farizi.

Meski sedang sakit, Farizi mengatakan Zumi Zola ingin menjalani sidang lanjutan pemeriksaan terdakwa. Zumi tidak ingin sidang lanjutan tersebut ditunda.

"Penasihat hukum mengajukan permohonan untuk berobat ke rumah sakit pada hari ini juga. Dia (Zumi Zola) itu kepengen masalahnya cepat selesai dan kepengen ada putusan, sehingga agak memaksakan diri," tutur dia.

Hari ini sidang lanjutan Zumi Zola menghadirkan beberapa saksi dari anggota DPRD Jambi yakni M Juber, Elhelwi, Supardi, Cek Man, Tadjuddin Hasan dan Parlagutan. Mereka dikonfrontir dengan asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Saipudin. Keterangan para saksi dikonfirmasi mengenai uang ketuk palu.

Dalam perkara ini, Zumi didakwa menerima gratifikasi dengan total nilai Rp 44 miliar dan mobil Alphard. Gratifikasi itu disebut diterima Zumi sejak dia menjabat sebagai Gubernur Jambi.

Selain itu, Zumi Zola juga didakwa menyetor Rp 16,490 miliar ke DPRD Jambi. Uang itu disebut untuk mempermuluskan pengesahan Rancangan Perda APBD Jambi tahun 2017-2018.

Detik