Gesekan Lagi, Gerindra Peringatkan PKS Ikuti Aturan soal Posisi Wagub DKI Jakarta

shares

Loading...
DPD Partai Gerindra DKI klaim kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno adalah haknya. Sandi merupakan representasi dari Gerindra saat berkoalisi dengan PKS pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang mengusung Anies Baswedan - Sandiaga.

Bendahara DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Iman Satria meminta PKS mengikuti aturan terkait pengisian posisi wakil gubernur yaitu mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, pasal 176 ayat (1).


"Ini aturannya jelas, jadi aneh, kok malah ngotot banget. Sudah lah ikuti aturan main saja yaitu UU 10 Tahun 2016," ungkap Iman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/8).

Baca juga: (Lapor ke Panwas atau Polri, Farhat Abbas: Jokowi Bisa Perintahkan Tangkap Sandiaga Uno, Periksa Handphonenya)

Isi pasal tersebut sebagai berikut : Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung."

Selanjutnya pasal 176 ayat (2) menyatakan : ''Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.''

Iman mengatakan dua partai memiliki hak untuk mengajukan kadernya sebagai pengganti Sandi. Namun Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini kembali menegaskan jika Sandi merupakan perwakilan Gerindra dalam koalisi pilkada DKI 2017.

Baca juga: (Jokowi jadi Imam, TGB: Bacaan Beliau Sangat Terang, Baca Zikir dan Ditutup dengan Doa Sapu Jagat)

"Siapa yang dicalonkan sebagai wagub. Tentu, kami patuh dengan fatsun partai. Kami sepakat mengajukan Ketua DPD Muhamad Taufik," pungkas Iman.

Gatra
Loading...