Rusun Dicoret, Pemprov DKI Jakarta Alokasikan Anggaran untuk Pipanisasi Air di Daerah Kumuh

shares

Loading...
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 untuk memenuhi kebutuhan air minum warganya.

Anggaran tersebut, kata Saefullah, digunakan untuk melakukan pipanisasi di pemukiman warga. "Untuk pipanisasi di daerah-daerah yang kumuh," kata Saefullah di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/8).


Saefullah mengatakan pembentukan tim evaluasi tata kelola air minum oleh Pemprov DKI untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan air minum warga Jakarta.

Saefullah menjabat sebagai ketua tim evaluasi tersebut. Ia mengatakan pembentukan tim merupakan keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: (Ini Klasemen Grup A Asian Games usai Indonesia Dikalahkan Palestina)

"Pak Gubernur ingin di akhir masa pemerintahannya nanti kebutuhan air bersih rakyat Jakarta ini yang baru 60 persen nih, nanti 40 persennya dikejar pada masa pemerintahannya beliau," katanya.

Ia tak menyebutkan secara pasti sampai kapan tim evaluasi tersebut akan bertugas. Namun, menurutnya tim selesai bekerja jika telah dibubarkan Anies. "Sampai dibubarkan," ucapnya.

Anies membentuk tim evaluasi tata kelola air minum melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1149 Tahun 2018 yang ditandatangani pada 10 Agustus lalu.

Dalam Kepgub tersebut, tim bertugas mengevaluasi kebijakan tata kelola air minum yang perlu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/Pdt/2017 tentang Penghentian Kebijakan Swastanisasi Air Minum di Provinsi DKI Jakarta.

Tim evaluasi tersebut juga bertugas melaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di wilayah DKI Jakarta.

Selain itu, tim evaluasi juga bertugas menyusun langkah-langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola air minum. CNN

Editor Picks:
Bawaslu akan Periksa Kasus Mahar Rp500 Miliar, Ini Respon Sandiaga Uno
Gertak Romahurmuziy, Mahfud MD: Jangan Main-main, Saya Tahu Catatan-catatan
Anies Baswedan Bentuk Tim Lagi, Kali ini untuk Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Anggaran Pembangunan Tiga Rusun Dicoret

Pemprov DKI Jakarta mencoret anggaran pembangunan tiga unit rumah susun (rusun) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018. Ketiga rusun tersebut yaitu Rusun Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur (KBT) di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun Pusat Industri Kecil (PIK) Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar, Jakarta Pusat.

Rusun di Jalan Inspeksi BKT, Jakarta Timur terdiri dari empat tower dengan 1.020 unit, Rusun PIK Pulogadung terdiri dari dua tower dengan 510 unit, sementara Rusun Karang Anyar, Jakarta Pusat memiliki dua tower dengan 421 unit. Total anggaran yang diusulkan dimatikan dalam APBDP 2018 mencapai Rp 712,57 miliar dengan total delapan tower dan 1.951 unit. Republika
Loading...