Sudah Anggaran Revitalisasinya Dicoret, Tarif Rusun Karang Anyar Tetap Naik 20%

shares

Loading...
Meski anggaran revitalisasinya dicoret, rumah susun (rusun) Karang Anyar tetap jadi salah satu rusun yang mengalami kenaikan tarif.

Kenaikan tarif itu terjadi usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.


Rusun yang dibangun pada 1987 terbagi dua tipe, yaitu tipe 18 dan tipe 21. Rusun ini mengalami kenaikan tarif sebesar 20 persen.

Baca juga: (Mahfud MD Sebut KH Ma'ruf Amin Perintahkan NU 'Ancam' Jokowi)

Rusun Karang Anyar tipe 18 saat ini memiliki tarif berkisar Rp64.800 hingga Rp86.400 per bulan. Adapun untuk tipe 27, tarif berkisar Rp97.200 sampai Rp128.400 per bulan.

Sementara dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012, untuk tipe 18 tarif berkisar Rp54.000 hingga Rp72.000 per bulan. Kemudian tipe 27 dalam rentang Rp81.000 sampai Rp107.000 per bulan.

Padahal anggaran revitalisasi rusun yang dibangun pada 1987 itu sudah dicoret Anies dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018.

Dalam APBD yang diketok akhir 2017, revitalisasi Rusun Karang Anyar dianggarkan Rp162,9 miliar.

Namun pada usulan APBD-P 2018, anggaran itu dicoret dengan alasan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak cukup hingga akhir 2018.

Meski begitu Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Meli Budiastuti menampik tarif naik seperti yang tertera di pergub.

Alasannya akan ada pengosongan penghuni pada bulan Agustus 2018. Hal ini menyusul pembangunan ulang rusun tua itu.

"Enggak, enggak ada [kenaikan tarif], Karang Anyar itu tidak naik. Ini yang akan direvitalisasi Cibesut dan Karang Anyar. Enggak mungkin tarif naik [tapi] enggak ada penghuninya," tutur Meli di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/8).

Baca juga: (Tak Kecewa dengan Jokowi, Mahfud MD: Saya Sedikit Tersinggung dengan Romahurmuziy)

Sebelumnya, tarif sembilan belas rusun di Jakarta naik usai Anies meneken Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.

Kebijakan itu memicu polemik karena dianggap memberatkan. Selain itu bertolak belakang dengan janji Anies menyediakan hunian bagi warga Jakarta.

(arh/sur)
loading...