Bukan Tandingan Sandiaga, Pengamat Al-Azhar: Kekutan Jokowi di Pilpres 'Super Power'

shares

Loading...
Pernyataan Sandiaga Salahuddin Uno soal pelibatan kepala daerah sebagai juru kampanye pemilihan presiden bak peribahasa lama: menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.

Kepala daerah itu, kata Sandiaga, mestinya fokus membangun daerah dan tak perlu masuk dalam palagan politik yang akan berlangsung kurang dari sebulan lagi.


Pernyataan tersebut ramai dibicarakan terutama setelah Ridwan Kamil, Gubernur terpilih Jawa Barat yang kini menjadi barisan pendukung petahana, menyebut bahwa Sandi perlu berkaca dari pengalamannya sendiri saat terjun langsung mendukung sejumlah pasangan dalam Pilkada Serentak 2018.

Baca ini juga: (Disenggol Andi Arief, Misbakhun: 'Konspirasi Kejahatan Besar SBY')

Toh, rutinitasnya sebagai pejabat publik—dalam Pilkada 2018 Sandi masih menjabat Wakil Gubernur DKI—tidak terganggu meski dia juga didapuk sebagai ketua tim pemenangan pemilu Gerindra.

Sandi, misalnya, pernah berkampanye untuk Sudrajat-Ahmad Saikhu langsung di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dia juga pernah berkampanye untuk Sudirman Said-Ida Fauziah di Jawa Tengah.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, mengatakan pernyataan Sandi dapat dibaca sebagai strategi menghindari konfrontasi langsung dengan sumber daya yang dimiliki Jokowi dan tim.

"Petahana memiliki banyak sumber daya kekuasaan, jaringan, politik, anggaran, dan hukum yang powerfull," ujar ujang kepada Tirto, Kamis (13/9/2018).

Dalam Pilkada 2018, pasangan yang diusung Gerindra hanya menang di tiga provinsi: Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku. Sementara PKS, koalisi paling setia Gerindra, menang di tujuh provinsi (Sumut, Riau, Kalbar, Kaltim, NTB, Sulsel, dan Papua).

Pada sisi lain, meski pasangan yang diusung PDIP cuma menang di enam daerah, namun partai koalisinya cukup berhasil di banyak tempat. Nasdem, misalnya, menempatkan pasangan yang mereka usung sebagai pemenang di 10 provinsi.

Dalam struktur tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf yang dokumennya diserahkan kepada KPU RI, pada 20 Agustus 2018, tertulis salah satu pos bernama "tim teritorial" yang isinya adalah kepala daerah dari seluruh partai koalisi.

Lihat ini juga:
Ditanya Perasaan Dirangkul 'Jenderal Kardus', Begini Pengakuan Andi Arief
Niatnya Demo Jokowi, Mahasiswa HMI Malah Bentrok dengan Suporter Bola PSM
Bukannya Fokus Kuliah, Segelintir Mahasiswa ini Bawa Boneka Pocong Minta Jokowi Mundur

Dalam posisi seperti ini, menyerukan agar kepala daerah tak turut serta dalam kampanye adalah upaya agar kerja politik kubu Prabowo-Sandi lebih mudah—meski sangat mungkin itu tidak digubris sama sekali, atau malah dikomentari sinis seperti yang dilakukan Ridwan Kamil.

Selain itu, Ujang juga menilai sangat mungkin kepala daerah yang didukung partai koalisi Prabowo-Sandi bakal menghadapi tekanan dari petahana jika nekat atau diajak dan mau bergabung dalam kampanye.

"Petahana Juga bisa menekan kepala daerah yang berkasus hukum untuk mendukungnya. Dan dalam politik wajar-wajar saja. Semua akan dilakukan untuk menang," tambahnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan apa yang dikatakan Sandi pada dasarnya hanya sebatas imbauan, dan dengan begitu tak perlu dianggap serius atau diperdebatkan lagi.

Kendati demikian Dasco mengatakan partainya memang ingin kader yang menduduki kursi kepala daerah tak masuk dalam hiruk-pikuk pilpres. Kalau itu terjadi maka yang bakal terkena dampak adalah masyarakat daerah yang bersangkutan. Dan Gerindra, katanya, tak ingin hal tersebut terjadi.

"Kepala daerah itu kan netral. Kalau dia jadi tim pemenangan akan berdampak pada masyarakat di daerah tersebut," kata Dasco kepada Tirto, Kamis (13/9/2018).

Alasan lain, ia merasa mesin partai koalisi Prabowo-Sandi tengah "panas-panasnya."

Dasco juga mengatakan apa yang Ujang sebut soal "main aman" meski dengan redaksional yang agak berbeda. Imbauan itu disampaikan demi menjaga hubungan harmonis antar pusat-daerah.

"Kalau mau jujur kan kepala daerah memang lebih banyak di kubu Pak Jokowi. Iya dong. Enggak mungkin kalau bertentangan dengan kekuatan yang lebih besar. Jadi daripada nanti terjadi hal-hal yang enggak enak," beber Dasco.

Misalnya, imbuh Dasco, dalam hal penyusunan program dan anggaran daerah yang harus dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Itu yang kami hindari. lebih baik semua kepala daerah tidak menjadi Ketua tim kampanye di tempat masing-masing," pungkasnya.

Tirto
Loading...