Din Syamsudin Minta Oknum Banser Pembakar Bendera Tauhid Minta Maaf, Jangan Ngeles!

shares

Loading...
Ketua Dewan Kehormatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin, mengomentari insiden pembakaran bendera saat peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat, pada Senin (22/10/2018).

Din berpesan kepada kepada para pelaku pembakaran bendera tersebut untuk segera meminta maaf kepada Allah, umat Islam, dan jangan mencari-cari alasan untuk membela diri.


"Saya ingin secara murni dari hati nurani kita, membakar ada kalimat tauhid sebaiknya segera minta maaf, mungkin bukan minta maaf kepada umat Islam tetapi kepada Allah subhanahu ta'ala," kata Din di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (25/10/2018).

"Gak usah berdalih, ngeles, mencari apologi, Allah maha tahu, percayalah Allah maha tahu. Ketika dia minta maaf ke publik selesai, umat Islam gak usah ribut-ribut lagi," ucap dia.

Pasalnya, disebut mantan utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antaragama dan peradaban itu, dengan alasan apapun, pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid sangat tidak dibenarkan.

"Kasus itu sendiri lihatlah secara jernih dan tidak ada salahnya kalau itu dirasakan secara dalam hati nurani sebagai sebuah kesalahan. Akuilah itu sebagai kesalahan, jangan dibungkus-bungkus dengan apologi, dengan alibi, itu tidak menyelesaikan masalah. Tuhan maha tahu," ucap dia.

"Yang jelas membakar apapun bendera, kain warna apapun ada kalimat Laa ilaaha illallah, itu syahadat orang Islam, itu nggak ada alasan apapun bisa dibenarkan. Kalau saya, ada tulisan syahadat yang merupakan prinsipil bagi umat Islam di bendera, siapapun warna apapun itu tidak bisa kita berdalih, ngeles, seolah-olah itu tidak ada kalimat tauhid," sambung Din.

Kalaupun bendera tersebut diduga merupakan bendera dari ormas terlarang, menurut Din, seharusnya tidak dibakar, tetapi diserahkan kepada pihak yang berwajib.

"Kalau ada bendera itu dan terlarang itu urusan polisi serahkan kepada polisi, kenapa harus dibakar? Ambil aja serahkan kepada polisi jadi barang bukti. Tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh dilakukan di negara ini, nanti akan diikuti oleh kelompok lain untuk main hakim sendiri," tegasnya.

Lebih jauh Din berharap, aparat kepolisian dapat berlaku adil dalam penegakan hukum di kasus tersebut, jika tidak, maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. "Saya minta polisi juga berkeadilan. Sekali ini kemudian tidak tegak hukum, secara berkeadilan ini preseden buruk," tandasnya.

NetralNews
Loading...