Gerindra dan PAN Protes Dana Desa, Jokowi Langsung Beri Jawaban Singkat Tapi Menusuk

shares

Loading...
Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencairkan dana kelurahan pada tahun 2019 atau tahun pencoblosan menjadi polemik. Jokowi pun angkat bicara atas polemik tersebut.

Dana kelurahan yang direncanakan pemerintah akan cair tahun 2019 dengan usulan dana Rp 3 triliun pada APBN 2019. Dana kelurahan awalnya masukan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ingin mendapat anggaran seperti dana desa.


"Tahun depan akan ada Dana Kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, 'Pak, ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana, Pak?'. Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan," ujar Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018 di di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jumat (19/10).

Kritikan datang atas rencana dana kelurahan dari kubu oposisi. Gerindra menilai dana itu merupakan janji manis menjelang Pilpres 2019.

"Siapkan aturan peruntukan dana yang lebih konstruktif tapi dinamis, sehingga benar-benar manfaat untuk pengembangan kelurahan tersebut. Siapkan sistem pengawasan yang lebih efektif agar kucuran dana tidak diselewengkan," papar Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid di gedung DPR Jakarta, Jumat (19/10).

Tak hanya gerindra, PAN juga mempertanyakan mengapa kebijakan itu baru dikeluarkan sekarang. Mestinya dana itu dikerjakan pada tahun sebelumnya.

"Dana kelurahan itu boleh saja. Tapi kenapa baru saat ini disebut-sebut? Tahun-tahun kemarin kok nggak masuk dalam agenda kerja pemerintah? Bukankah aspirasi soal dana kelurahan itu sudah disampaikan sejak dana desa digulirkan?" ujar Wasekjen PAN Saleh Daulay Partaonan.

Tapi polemik itu akhirnya dijawab Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI itu menyebut polemik yang terjadi merupakan pandangan politik.

"Ada pandangan itu, pandangan politik," kata Jokowi di Pondok Pesantren Al Itqon Pedurungan Semarang, Sabtu (20/10).

Lebih lanjut, mantan wali kota Solo itu menyatakan dana itu merupakan aspirasi dari para wali kota. Namun untuk pencairan harus melalui persetujuan DPR.

"Kalau saya lihat itu masukan-masukan para walikota, yang dapat masukan dari kelurahan untuk bisa mendapatkan (dana). Karena kebutuhan di kelurahan dan desa itu mirip-mirip. Belum tentu kelurahan di kota lebih baik dari kondisi di desa, maka itu keputusan. Kalau ada persetujuan dewan maka Januari 2019 kita luncurkan," jelas Jokowi.

Jawaban ini untuk menjelaskan alasan dana tersebut dicairkan saat pencoblosan pilpres 2019. Jokowi kini maju kembali sebagai capres nomer urut 01.

Detik
Loading...