Pernyataannya Dianggap Ngawur Demi Serang Jokowi, BPS Keluarkan Kalimat Pedas untuk Prabowo

shares

Loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) genap 4 tahun memimpin Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada sejumlah capaian positif yang diraih Jokowi-JK.

Capaian positif itu salah satunya angka kemiskinan yang turun menjadi satu digit alias di bawah 10%. Angka tersebut pertama kalinya diperoleh Indonesia.


Namun, Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto justru berkata lain. Prabowo menyebut 99% masyarakat Indonesia hidup pas-pasan.

BPS maupun pemerintah pun menanggapi pernyataan tersebut. Berikut selengkapnya seperti dirangkum detikFinance.

Calon Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan data yang berbeda dengan versi Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menyatakan angka kemiskinan di Indonesia saat ini single digit, yaitu 9,82%.

Lantas, apa respons BPS terhadap pernyataan Prabowo?

"Sumber datanya ada nggak, saya harus pegang dulu. Kalau misalnya ada yang bilang dia bikin statement dari BPS atau dari World Bank, atau IMF tapi saya nggak melihat wujudnya saya tidak akan komentar," kata Kepala BPS Suhariyanto di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jakarta Timur, Kamis (25/10/2018).

Dia menyampaikan perlu memastikan lebih dulu apakah pernyataan Prabowo soal 99% orang Indonesia hidup pas pasan berdasarkan data.

"Jadi ketika orang berbicara tentu basisnya harus data dulu. Kalau kita bikin sebuah statement tanpa data agak susah untuk ditanggapi. Yang penting datanya dulu kita lihat bersama, betul nggak interprestasinya seperti itu," lanjutnya.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menegaskan pihak yang mengkritik itu berarti subjektif karena tidak jelas datanya dari mana.

"Sekarang kalau orang menggunakan opini sendiri-sendiri dengan acuan masing-masing, padahal ada standar yang sudah definitif untuk melakukan pengukuran ya tentu menjadi subyektif," katanya di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jakarta Timur, Kamis (25/10/2018).

Jika mengacu data yang valid, kata dia adalah bersumber dari data BPS. Jika ada capaian yang buruk pun, BPS akan tetap mengumumkan. Jadi dia memastikan BPS merupakan lembaga kredibel dalam melakukan perhitungan.

"Jadi kalau neraca perdagangan defisit ya BPS mengumumkan defisit, kalau kemudian angka inflasi sekian persen ya angkanya seperti itu. Kalau data yang lain juga dianggap jelek ya BPS juga mengumumkan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.

Dia pun mengaku heran kenapa kini metodologi yang dipakai BPS dipertanyakan. Padahal itu sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya. Misalnya dalam mengukur batas garis kemiskinan yang pendapatannya Rp 401.220 per kapita per bulan.

"Pendekatan semacam itu sudah dipakai bertahun tahun dan tidak ada pertanyaan soal itu. Kenapa kok tiba tiba hari ini ada masalah dengan itu. Tiba tiba ketika menjelang isu politik itu dipertanyakan," paparnya.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, ada kontribusi presiden-presiden terdahulu Indonesia sejak proklamasi. Pasalnya setiap pemerintahan mempunyai komitmen yang sama dalam mengurangi kemiskinan.

"Yang dicapai pemerintah saat ini (kemiskinan) di bawah 10% itu bagian dari rencana dan realisasi yang sudah diperjuangkan pemimpin sebelumnya juga," kata Erani di di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jakarta Timur, Kamis (25/10/2018).

Dia menyadari pembangunan yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan tidak terjadi secara tiba-tiba. Mulai dari era Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berjuang untuk menurunkan angka kemiskinan.

Dia mencontohkan pada 1970-an angka kemiskinan sekitar 60%, namun pada 1993 turun menjadi 13-14%.

"Itu artinya selama kurun 23 tahun, angka kemiskinan berkurang 46%. Jadi pada masa itu, 23 tahun terjadi upaya sistematis mengurangi angka kemiskinan," ujarnya.

Detik
Loading...