Tidak Habis Pikir dengan Pola Pikir Pemprov DKI Era Anies, Pepen: Ini Kan Tanggung Jawab Moral

shares

Loading...
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendy (Pepen) menjelaskan soal dana kemitraan yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pepen mengatakan dana kemitraan itu demi kepentingan DKI Jakarta.

"Yang (dana) kemitraan itu adalah kesepakatan kepala-kepala daerah mitra DKI bagaimana DKI punya tanggung jawab sosial di wilayah. Tapi yang kita ajukan itu (Rp 2 triliun) untuk kepentingan DKI," kata Pepen di Plaza Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Senin (22/10/2018).


Ia mengaku tak masalah andai usulan dana kemitraan itu ditolak Pemprov DKI Jakarta. Menurut Pepen, dana itu bertujuan untuk mempermudah akses truk sampah Pemprov DKI menuju Bantargebang.

"Nggak apa-apa (kalau tidaka ada). Kayak fly over, umpama nggak mau diberikan ya nggak apa-apa. Kan akses-aksesnya terganggu. Kan kita ajukan flyover, supaya akses truk (sampah DKI) lancar," paparnya.

"Jadi kalau udah nggak usah dana kemitraan, ya nggak ada masalah. Itu kan tanggung jawab moral," sambung Pepen.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka-bukaan terkait kisruh persoalan sampah dengan Kota Bekasi. Selain perjanjian dana kompensasi bau, menurut Anies, Pemkot Bekasi meminta dana kemitraan sebesar Rp 2 triliun.

Namun dana itu tak bisa cair lantara proposal kerja sama kemitraan baru diterima Anies pada 18 Oktober lalu. Anies heran proposal berupa rincian baru dikirim, namun pihaknya disudutkan.

"Sampai tanggal 18 Oktober kemarin. Baru 18 Oktober keluar ini semua. Bayangkan, dari mulai bulan Mei diminta perinciannya tak kunjung datang. Ketika datang sekarang, yang dimarahin yang diterima, begitu. Ini jangan sampai seperti motor sama mobil. Pokoknya yang salah ya mobil. Suka kan kita ngalamin begitu," ujar Anies, Minggu (21/10).


Loading...