Dear Tommy Soeharto... PSI: Bagaimana Kalau Kasus Korupsi Orba jadi Materi Debat Pilpres 2019

shares

Loading...
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukan materi tentang 'korupsi Orde Baru' ke dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019. Hal itu menanggapi polemik pernyataan capres Prabowo Subainto yang menyebut korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium 4.

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menilai pidato 'korupsi stadium 4' bisa dijadikan bahan diskusi pada Hari Antikorupsi se-Dunia pada 9 Desember mendatang. Dari situ, bisa diusulkan agar 'korupsi Orba' jadi materi debat capres-cawapres agar bisa mendidik masyarakat.

"Momentum peringatan hari antikorupsi sedunia yang jatuh 9 Desember nanti jadi semangat untuk membuka diskursus 'korupsi stadium 4' yang dipidatokan Prabowo di mata asing. Diskursus itu nantinya bisa jadi usulan buat KPU agar 'korupsi orde baru' masuk dalam materi debat," ujar Antoni dalam keterangan tertulis, Selasa (4/12).

Antoni menuturkan berdebat secara formal tentang korupsi Orba lebih mendidik ketimbang berkilah bahwa Soeharto bukan simbol korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Ia juga menyebut bantahan Soeharto bukan guru korupsi pun tidak mendidik.

Lebih lanjut, Wakil Ketua TKN Joko Widodo-Maruf Amin ini mengaku pihaknya dituding bagian dari Partai Komunis Indonesia ketika mengajak diskusi sejumlah pihak tentang korupsi Orba. Tudingan itu, kata dia, justru menggambarkan watak pendukung Orba yang anti diskusi.

"Kita mengajak diskusi dibalas dengan tudingan kita PKI, kita komunis dan macam-macam. Itulah watak orba yang anti diskusi," ujarnya.

Terkait dengan debat itu, Antoni mengaku bersama dengan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengaku siap jika diajak. Ia menilai debat tentang korupsi Orba yang dibanggakan kubu Prabowo-Sandiaga Uno lebih tepat daripada menyalahkan data KPK tentang korupsi di masa Orba.

Lebih dari itu, ia berharap indeks korupsi di Indonesia dapat diperbaiki bersama dengan lembaga penegak hukum di Indonesia.


"Tanpa menuding pemerintahan Pak Jokowi yang bertanggungjawab, itu wilayah institusi antikorupsi," ujar Antoni.

CNN
Loading...